PENANGGULANGAN BENCANA BERBASIS MASYARAKAT

Negara kita sangat rentan terhadap bencana terutama Bencana Alam, mengingat Indonesia berada dalam jalur Ring of Fire serta pertemuan lempeng dunia. Kerentanan terhadap bencana alam ini rupanya tidak diikuti dengan pemahaman tentang bencana itu sendiri, sehingga pada akhirnya pada saat terjadi bencana, jumlah korban selalu teramat banyak.

Jumlah korban jiwa yang selalu mencengangkan ini merupakan akibat dari Minimnya pemahaman masyarakan tentang Bencana Alam, akibat dari minimnya aparat pemerintah melakukan penyuluhan-penyuluhan.

Minimnya pengetahuan ini pada akhirnya juga merugikan kita semua, bayangkan saja, alat Tsunami Warning (pendeteksi tsunami) yang dipasang sejak terjadi Gempa dan Tsunami Aceh, lalu Pangandaran dan disusul Jogjakarta tahun 2006 cukup banyak yang tidak berfungsi, karena ada beberapa bagian yang hilang dicuri oleh masyarakat sendiri, atau rusak di bagian pelampungnya karena dipakai untuk bermain oleh anak-anak. Alhasil pada saat terjadi gempa disusul tsunami, yang seharusnya peralatan tersebut dapat mendeteksi secara dini, malah tidak berfungsi sama sekali.

PEDOMAN MITIGASI BENCANA ALAM (bag-4 Selesai)

FORMAT FORMULIR A PENANGGULANGAN BENCANA BERBASIS MASYARAKAT

klik form untuk memperbesar dan klik kanan, save image as.. untuk download

PEDOMAN MITIGASI BENCANA ALAM (bag-3)

Kelompok Masyarakat Penanggulangan Bencana 

STRUKTUR ORGANISASI

Koordinator Umum

Koordinator Umum

Bertugas menjadi penampung masalah yang dihadapi anggota KMPB dan mencari jalan keluarnya dengan mengikutsertakan seluruh anggota. Koordinator ini juga diharapkan untuk bisa mendukung penuh segala kegiatan bagian-bagian dan regu regu dengan menjalin kerjasama yang baik. Koordinator Umum KMPB bertanggung jawab atas dukungan dan pemecahan masalah serta memenuhi kebutuhan organisasi disetiap tahap penanggulangan bencana. Koordinator ini juga bisa menjadi juru bicara pada waktu dibutuhkan.

Koordinator Bagian-bagian

ada empat Koordinator Bagian. Setiap bagian tersebut mempunyai Koordinator yang bertugas menjadi penampung masalah yang dihadapi anggota bagian masing-masing. Koordinator bagian juga bertugas untuk mencari jalan keluarnya dengan mengikutsertakan seluruh anggota. Koordinator masing-masing bagian ini diharapkan untuk bisa mendukung penuh segala kegiatan regu-regu didalam bagian dengan menjalin kerjasama yang baik. Koordinator bagian bertanggungjawab atas dukungan dan pemecahan masalah serta memenuhi kebutuhan bagain mereka disetiap tahap penanggulangan bencana. Koordinator bagian ini juga bisa menjadi juru bicara pada waktu dibutuhkan.

PEDOMAN MITIGASI BENCANA ALAM (bag-2)

MANAJEMEN MITIGASI BENCANA

PENGUATAN INSTITUSI PENANGANAN BENCANA

Untuk memperkuat institusi maka perlu dilakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1.    Memperbaiki dan mensosialisasikan Prosedur Tetap (Protap) SATKORLAK PB dan SATLAK PB yang memuat tugas dan tanggungjawab Instansi-instansi yang terkaitdalam manajemen bencana, termasuk mekanisme koordinasi.

2.   Meningkatkan kerjasama antara Instansi-instansi yang terkait dalam manajemen bencana.

3.    Meningkatkan kemampuan SATKORLAK PB dan SATLAK PB dalam hal sistem, peralatan dan sumber daya manusia.

4.   Mengembangkan sistem informasi sebagai usaha untuk meningkatkan kesiapan SATKORLAK PB dan SATLAK PB serta masyarakat dalam menghadapi bencana. Tindakan yang diperlukan antara lain :

a)    Menyusun strategi sistem informasi, yang mencakup:

1.   Tugas dan tanggungjawab antara pemakai dan personil pusat, pengendali sistem informasi;

2.   Audit internal untuk memeriksa system pengendalian dan mengevaluasi efektivitas sistem.

b)   Mengembangkan sistem penyebaran informasi kepada Instansi-instansi dan pihak lain yang terkait dengan mitigasi bencana.

c)    Menyiapkan database kajian termasuk diantaranya mikro zonasi resiko bencana.

PEDOMAN MITIGASI BENCANA ALAM (bag-1)

PENGERTIAN

Mitigasi didefinisikan sebagai : “Upaya yang ditujukan untuk mengurangi dampak dari bencana baik bencana alam, bencana ulah manusia maupun gabungan dari keduanya dalam suatu negara atau masyarakat.” Mitigasi bencana yang merupakan bagian dari manajemen penanganan bencana, menjadi salah satu tugas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian rasa aman dan perlindungan dari ancaman bencana yang mungkin dapat terjadi.

Ada empat hal penting dalam mitigasi bencana, yaitu :

1)   tersedia informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap jenis bencana;

2)   sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana, karena bermukim di daerah rawan bencana;

3)   mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari, serta mengetahui cara penyelamatan diri jika bencana timbul,

4)   pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana.

DISASTER MANAGEMENT

Emergency management (or disaster management) is the discipline of dealing with and avoiding risks. It is a discipline that involves preparing for disaster before it occurs, disaster response (e.g. emergency evacuation, quarantine, mass decontamination, etc.), as well as supporting, and rebuilding society after natural or human-made disasters have occurred. In general, any Emergency management is the continuous process by which all individuals, groups, and communities manage hazards in an effort to avoid or ameliorate the impact of disasters resulting from the hazards. Actions taken depend in part on perceptions of risk of those exposed. Effective emergency management relies on thorough integration of emergency plans at all levels of government and non-government involvement. Activities at each level (individual, group, community) affect the other levels. It is common to place the responsibility for governmental emergency management with the institutions for civil defense or within the conventional structure of the emergency services. In the private sector, emergency management is sometimes referred to as business continuity planning.